PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS | PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ITB | PRAKTIK BAIK PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK |
| Buku Panduan Anugerah Diktiristek 2024 Kategori Zona Integritas |
SURVEY KEPUASAN PUBLIK | PENILAIAN LKE ZI PTN 2024 | PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | PENGUATAN PENGAWASAN |
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.
Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang lansung dapat dirasakan oleh masyarakat.
Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasaakan langsung oleh masyarakat.
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Tahap-Tahap Pembangunan Zona Integritas:
A. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
B. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
C. Proses Pembangunan Zona Integritas di ITB:
- Penerapan Program Pencegahan Korupsi
- Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam Pembangunan Zona Integritas
- Unit Pembangun Integritas (UPbI)
| No | Perihal | Tanggal | Lihat |
|---|---|---|---|
| Undang-Undang Republik Indonesia | |||
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | 18 Juli 2009 | Tampilkan | |
| Peraturan Pemerintah RI | |||
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | 29 Oktober 2012 | Tampilkan | |
| Peraturan Presiden RI | |||
| Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 | 21 Desember 2010 | Tampilkan | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi RI | |||
| 1 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi | 26 Juli 2023 | Tampilkan |
| 2 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah | 31 Desember 2021 | Tampilkan |
| 3 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik | 04 September 2020 | Tampilkan |
| 4 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 | 01 Mei 2020 | Tampilkan |
| 5 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah | 18 Juni 2019 | Tampilkan |
| 6 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah | 27 maret 2018 | Tampilkan |
| 7 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | 09 Mei 2017 | Tampilkan |
| 8 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 20 November 2014 | Tampilkan |
| 9 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah | september 2014 | Tampilkan |
| 10 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan | 2 Mei 2014 | Tampilkan |
| 11 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan | 21 Juni 2012 | Tampilkan |
| 12 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Quick Wins | 25 Februari 2011 | Tampilkan |
| Keputusan Menteri | |||
| 1 | Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 | 01 Agustus 2023 | Tampilkan |
| 2 | Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 136/M/2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023-2024 | 28 April 2023 | Tampilkan |
| 3 | Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 507/M/2022 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2022 | 20 Desember 2022 | Tampilkan |
| 4 | Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 23 Desember 2020 | Tampilkan |
| Surat Edaran (Zona Integritas) | |||
| 1 | Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tentang Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Diktiristek | 24 Agustus 2023 | Tampilkan |
| 2 | Surat Edaran SekJen Kemendikbud Ristek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental | 10 Agustus 2023 | Tampilkan |
| 3 | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 | 15 Februari 2023 | Tampilkan |
PERAN AGEN PERUBAHAN DALAM RB | PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PTN | PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK |
SISTEM MANAJEMEN ANTI SUAP (SMAP) | BENTURAN KEPENTINGAN & WBS | GRATIFIKASI DARI LOGIKA, ETIKA, KPK | STRATEGI PENCEGAHAN TPK |
Gallery
SPIP TERINTEGRASI | MANAJEMEN RESIKO PT (ISOO 31000) |
BERITA TERKAIT ZONA INTEGRITAS
