Bandung, bai.itb.ac.id – Sebanyak 11 Fakultas dan Sekolah (F/S) di lingkungan ITB yang tergabung dalam Tim Zona Integritas, bersama Tim Penilai dan Tim Reformasi Birokrasi (RB) ITB, melaksanakan kegiatan studi tiru pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) ke Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada Selasa, 4 Juni 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis ITB untuk memperkuat budaya kerja birokrasi bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Rombongan ITB dipimpin oleh Ir. Burhanuddin Halimi, Ph.D., dan diterima langsung oleh Ketua Tim ZI WBK FPIPS UPI, Dr. Wawan Darmawan, bersama jajaran timnya. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana dialogis dan inspiratif, memperlihatkan berbagai praktik baik yang telah dijalankan FPIPS UPI dalam membangun ZI WBK sejak tahun 2020 hingga akhirnya meraih predikat WBK pada 2024.
Dr. Wawan Darmawan menyampaikan bahwa proses pembangunan ZI di FPIPS UPI bukanlah perjalanan singkat dan mudah. Selama empat tahun, tim menghadapi berbagai tantangan, terutama karena harus mengerjakan tugas pokok masing-masing sembari terlibat aktif dalam seluruh tahapan ZI. Untuk menjawab tantangan ini, pimpinan fakultas memberikan dukungan penuh dengan melakukan pendekatan personal, membuka ruang konsultasi secara berkala, serta memberikan fleksibilitas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Upaya ini membuat atmosfer kerja tim tetap solid dan termotivasi.
Selain itu, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, para anggota tim diberikan honor bulanan berdasarkan SBU, serta insentif tambahan bagi mereka yang harus lembur di luar jam kerja reguler. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, mereka juga dilibatkan dalam kepanitiaan lain di fakultas. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan ZI tidak hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga bagaimana menciptakan ekosistem kerja yang manusiawi dan suportif.
Kerangka logis pembangunan ZI di FPIPS UPI diawali dari latar belakang kuat, yaitu kebutuhan akan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien, serta dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dari dasar ini, dirumuskan aksi perubahan yang meliputi perencanaan matang, pelaksanaan yang disiplin, pemantauan dan evaluasi (monev) secara berkala, serta tindak lanjut nyata atas hasil monev. Alur ini dijaga agar tidak berhenti pada tataran dokumen semata, tetapi menjadi budaya kerja yang diterapkan setiap hari.
Hasil nyata dari pembangunan ZI di FPIPS pun sangat terasa. Secara langsung, berbagai inovasi yang dikembangkan berdampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Inovasi tersebut meliputi tiga aspek utama, yaitu regulasi, sarana prasarana, dan aplikasi:
1. Regulasi: Penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra FPIPS, target dan strategi, kebijakan penyusunan RKAT, SOP, serta program unggulan seperti “Dosen Hebat” dan penguatan peran IMT (Instruktur Mata Kuliah Terintegrasi) menjadi fondasi regulatif yang mengarahkan seluruh aktivitas fakultas.
2. Sarana Prasarana: Pengembangan fasilitas seperti Smart Class Room, laboratorium Sejarah, PPKn, PIPS, MIK, Sosiologi, dan IPAI, hingga penyediaan ruang auditorium dan ruang pertemuan memperkuat kualitas pembelajaran dan layanan akademik.
3. Aplikasi: Penggunaan berbagai platform digital seperti Suraton, SlaTuk, SipeRu, dan sistem penomoran surat digital mempermudah urusan administrasi, mempercepat layanan, dan meningkatkan efisiensi kerja harian.
Dampak dari inovasi ini terlihat pada peningkatan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu, peningkatan prestasi mahasiswa, serta efisiensi anggaran operasional. Tak hanya itu, tingkat mahasiswa yang mengalami drop out (DO) mengalami penurunan signifikan, dan bantuan bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT maupun mengikuti kegiatan kemahasiswaan juga menjadi lebih terstruktur dan terjangkau.
Kondisi setelah implementasi ZI di FPIPS UPI menunjukkan hasil transformasi yang nyata. Birokrasi menjadi lebih bersih dan akuntabel, tidak ditemukan lagi indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pelayanan publik menjadi lebih berkualitas, serta seluruh sivitas menunjukkan etos kerja tinggi dan profesional.
Kegiatan studi tiru ini menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan berintegritas. ITB melihat keberhasilan FPIPS UPI sebagai sumber pembelajaran berharga yang dapat diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik institusi masing-masing.
Sebagai penutup, Ir. Burhanuddin Halimi menyampaikan apresiasi tinggi kepada FPIPS UPI atas keterbukaan dan komitmennya dalam berbagi praktik baik. Ia berharap semangat ini terus menular dan mempercepat terwujudnya Zona Integritas di seluruh unit kerja ITB. Dengan kolaborasi, dedikasi, dan inovasi berkelanjutan, transformasi menuju birokrasi unggul bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang bisa dicapai bersama.
